Rubrik Opini , Republika,
Sabtu, 04 Maret 2006
Memindahkan Ibukota Negara
Oleh : Syafuan Rozi
Peneliti P2P LIPI Jakarta
Ibukota perlu hijrah! Pisahkan pusat politik dengan pusat ekonomi. Gagasan
ini mungkin akan mengernyitkan dahi banyak orang. Jakarta sudah tidak nyaman,
mau apa lagi?
Jika berbagai masalah sosial menumpuk di Jakarta, bisa jadi karena Jakarta
adalah ibukota negara sekaligus tempat konsentrasi uang dan pembangunan yang
begitu cepat. Ibarat gula, berbondong-bondong semut (pencari kerja) berdatangan
ke Jakarta. Jakarta menjadi kota yang kumuh, macet, panas, banyak kejahatan,
dan pembangunan yang tambal sulam --menggusur, membongkar pasang-- tanpa henti.
Masalah perkotaan akibat kelebihan kepadatan penduduk telah menghasilkan
ketidaknyamanan kota, polusi, parahnya kemacetan, pengangguran, kriminalitas,
dan kemiskinan, terjadi akibat orang se-nusantara berlomba mengadu nasib di
Jakarta. Sementara lahan tempat tinggal dan pembukaan lapangan kerja baru di
Jakarta tidak paralel bertambah. Reklamasi pantai atau membuat dam seperti
negeri Belanda untuk memperluas wilayah, masih 'jauh panggang dari api'.
Pindahkan gula
Sebagian orang yang silent minority berbisik tak sampai, mengusulkan
kepada dream-team SBY-JK agar ibukota RI sebagai pusat politik sebaiknya
dipindah saja. Alasannya antara lain karena daya dukung Jakarta yang berperan
multifungsi sebagai pusat politik, keuangan, bisnis, pendidikan, pariwisata dan
industri sekaligus, sudah terlampau jenuh. Jakarta sebagai ibukota, dari hari
ke hari kondisinya semakin kejam dibanding 'ibu tiri'.
Dalam perdebatan yang lain, ada yang mengkhawatirkan kegagalan otonomi
daerah karena sikap pusat yang 'setengah hati' dan kurangnya inovasi di daerah.
Itu bisa diatasi dengan memindahkan ibukota sebagai pusat politik secara
berkala. Membuat Jakarta lebih manusiawi, bisa ditempuh melalui penetapan
Jakarta hanya sebagai pusat kekuatan ekonomi saja, tanpa dibebankansebagai
pusat kekuatan politik sekaligus.
Ada pendapat keras menyatakan Jakarta telah mengambil terlalu banyak dari
daerah dan mengembalikannya terlalu sedikit. Prof Thabrani Rab pernah menggagas
'Riau merdeka', karena kecewa dengan sentralisasi dan campur tangan yang
terlalu dominan dari Jakarta. Dalam salah satu tulisannya, almarhum Sutan
Takdir Alisyahbana mengibaratkan peran dan sikap Jakarta yang terus menerus
sebagai ibukota, seperti lintah yang bercokol di bumi nusantara. Menghisap
kepala negeri ini, sehingga 'darah' daerah berkurang dan kerdil berkepanjangan.
Presiden Sukarno semula berniat menjadikan Jakarta sebagai 'mercusuar'
kemajuan Indonesia, karena mulai gelisah terhadap negeri ini yang kian
Jawasentris. Untuk meng-counter Jawasentrisme, ia mulai memikirkan
kemungkinan memindahkan ibukota ke luar Jawa. Saat itu diusulkan Palangkaraya
sebagai salah satu alternatif, dan saat itu ia tak keberatan. Sayang, sebelum
usul itu terwujud, Bung Karno telanjur lengser dari kekuasaan. Ada hipotesa
kerja yang perlu dibangun untuk menghindari Jakarta menjadi magnet besar bagi
datangya penduduk miskin nusantara.
Caranya yaitu membangun pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta. Berikan
kesempatan kepada setiap provinsi di Indonesia secara bergilir setiap 15 tahun
sekali sebagai ibu kota negara --15 tahun berarti 3 periode masa jabatan
presiden. Manfaat yang akan diperoleh adalah terjadinya: Pertama,
pemerataan pembangunan yang luar biasa. Selama jadi ibukota negara, wilayah
tersebut akan memperoleh percepatan dalam pembangunan. Kedua, ide ini
bisa menjadi alternatif penyelamat integrasi NKRI, bila penerapan otonomi daerah
masih mengecewakan daerah-daerah.
Dengan kebijakan ini, ada harapan setiap provinsi menjadi ibu kota negara.
Artinya berhak memperoleh kesempatan mengelola dana bagi hasil sumber daya alam
(SDA) sebesar 75 persen dari daerah lain yang kaya SDA.
Hijrah
Konsep hijrah atau migrasi kota ini bukan ide baru, karena pernah diterapkan
oleh Rasullulah Muhammad yang memindahkan pusat kegiatannya dari Makkah ke
Madinah. Australia pun pernah memindahkan ibukotanya dari Sydney ke Malbourne,
kemudian Canberra. Jerman Bersatu juga memindahkan ibu kotanya ke tempat baru
di Berlin. Malaysia pun berangsur memindahkan Kuala Lumpur ke Putra Jaya.
Indonesia pun di masa perjuangan pernah memindahkan ibu kota negara dari
Jakarta ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi untuk tetap eksis.
Gagasan pemindahan ibu kota ini memiliki resistensi. Pertama, soal
biaya pemindahan dikhawatirkan akan mahal, sementara keuangan pusat sedang
memburuk. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi akan tetap memungkinkan
para para pelobi kepentingan tetap bisa mempengaruhi para pengambil keputusan
di ibu kota yang baru itu.
Ketiga, ibukota pindah pusat korupsi pun pindah. Keempat,
orang Indonesia antiperubahan. Kelima, kepentingan vested-interest
akan mengatakan ibukota jangan boleh pindah kecuali ada gempa tektonik dahsyat,
tsunami, bom nuklir, wabah penyakit misterius, kehabisan energi listrik, dan
kemacetan mendekati permanen.
Terhadap keberatan pertama, jawabannya dalam jangka pendek proyek pemindahan
itu akan mahal, tetapi untuk tujuan jangka panjang hal itu akan menguntungkan.
Keberatan kedua, bagaimanapun dalam dunia lobi, tatap muka langsung lebih
efektif daripada lobi melalui media. Adanya jarak yang relatif jauh antara
pusat bisnis dengan ibukota sebagai pusat politik, setidaknya akan mengurangi
dampak buruk frekuensi demonstrasi. Demonstrasi besar-besaran pun tidak
mempengaruhi aktivitas ekonomi jika ibukota sebagai pusat politik dipisah dari
pusat ekonomi, pendidikan dan, pariwisata.
Dengan pemindahan ibukota, diharapkan nanti tidak hanya beban moral Jakarta
menjadi lebih ringan, tetapi juga arus urbanisasi yang kini nyaris tak
terbendung, akan berkurang. Sementara itu, Jakarta dapat terus berkembang
sebagai pusat ekonomi. Bagi Indonesia secara keseluruhan, pemindahan itu tidak
hanya penting untuk meminimalisasi kolusi birokrat-bisnis-militer, tetapi juga
mendorong desentralisasi berikut pemerataan pembangunanan. Sudah bukan rahasia
lagi bahwa pada zaman Orde Baru, Jakarta menjadi pusat korupsi dan akar
berbagai masalah kesenjangan yang lain.
Orangpun mulai mewacanakan kemungkinan memindahkan ibukota sehingga terjadi
pemisahan antara pusat politik nasional dengan pusat-pusat bisnis sebagaimana
dilakukan Kanada, Belanda, Australia, Malaysia. Amerika, misalnya, memisahkan
Washington DC dari New York, Chicago dari Springfield, Illinois. Untuk
Indonesia, kini perlu dipikirkan sedapat mungkin ibukota yang baru itu letaknya
sentral secara geografis, serta mudah dijangkau transportasi laut dan darat
dari luar Jawa. Jika perlu membuat jembatan antar-pulau seperti yang dilakukan
oleh Jepang.
Dalam sebuah diskusi mengenai hal ini dengan sejumlah mahasiswa yang
mengambil mata kuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD) di FMIPA UI, muncul beberapa
calon ibukota seperti Palangkaraya, Kalteng; Balikpapan, Kaltim; Manado, Sulut;
Kutai Kartanegara, Kaltim; Mataram, NTB; Batam-Kepulauan Riau.
Namun ada yang setuju, agar adil maka semua propinsi secara bergilir diberi
kesempatan untuk menjadi ibu kota negara. Bisa secara random tiap 15
tahun sekali. Bisa juga bergilir pindah dari barat, tengah, timur kembali ke
barat. Masing-masing kawasan diundi pada gilirannya. Lembaga kepresidenan perlu
membuat suatu model dan mendukung penelitian lapangan tentang apa maunya orang
Indonesia terhadap gagasan pemindahan ibukota untuk masa depan. Walaupun ini absurd
kata mereka yang pesimistis.
Ikhtisar
- Jakarta sebaiknya cukup diposisikan sebagai pusat bisnis, ilmu
pengetahuan, dan pariwisata, sedangkan pusat politik perlu dipindahkan ke luar
Jakarta. Bisa secara periodik ke Tengah (Bali, NTB), Timur (NTT, Maluku Utara)
& kembali ke Barat (Riau, Bukit Tinggi).
- Pemindahan pusat kegiatan, pernah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dengan
hijrah dari Makkah ke Madinah.
- Australia pernah memindahkan ibukota negara dari Sydney ke Melbourne,
kemudian Canberra.
- Jerman bersatu juga memindahkan ibukota negara ke Berlin.
- Saat ini Malaysia berangsur memindahkan ibukota dari Kuala Lumpur ke Putra
Jaya.
- Indonesia pun di masa perjuangan pernah memindahkan ibukota negara dari
Jakarta ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi.
- Di era Bung Karno, sudah ada gagasan untuk memindahkan ibukota ke
Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
